Jatvia.com Jakarta – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Taman Pandang Monas, Jakarta Pusat, pada Senin siang. Aksi yang dimulai pukul 14.30 WIB ini diikuti puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat sipil, di antaranya KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, Perempuan Mahardika, Celios, JATAM, Trend Asia, FMN, JSKK, dan Extinction Rebellion (XR).
Aksi tersebut digelar untuk memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan membawa tuntutan utama agar pemerintah menegakkan prinsip bersih, transparan, dan akuntabel dalam tata kelola negara.
Massa membawa sejumlah spanduk dan poster bernada kritik, antara lain bertuliskan:
“Kami sudah lelah dengan kekerasan”, “Usut tuntas kasus Munir #21TahunKasusMunir”, “Kembalikan TNI ke barak”, “3 Tahun Tragedi Kanjuruhan”, dan “Satu Tahun Prabowo–Gibran, Nol Kemajuan Pemberantasan Korupsi.”
Beberapa peserta juga terlihat memegang payung hitam bertuliskan “Tragedi Gejayan Yogyakarta 8 Mei 1998”, sebagai simbol duka atas masih maraknya kekerasan negara dan impunitas pelanggaran HAM.
*Sorotan Orasi Lapangan*
Dalam orasinya, Dimas dari KontraS menilai bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM.
“Dalam satu tahun ini, kita melihat masih banyak aktivis ditangkap dan dikriminalisasi. Rezim ini belum belajar dari sejarah kelam bangsa, seperti peristiwa-peristiwa September yang kembali menorehkan luka bagi gerakan rakyat,” ujarnya, hari ini.
Sementara itu, Arief dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti kebijakan ekonomi dan proyek strategis nasional yang dinilai memperparah krisis lingkungan dan menyingkirkan masyarakat adat.
“Kasus Mabasangaji menjadi bukti bahwa pemerintah masih berpihak pada oligarki. Sebelas warga adat dikriminalisasi hanya karena mengenakan pakaian adat dan mempertahankan tanahnya,” kata Arief.
