Jatvia.com JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda memberikan kritik dan saran positif untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Terlebih saat ini, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut sedang berupaya merekrut 30 ribu posisi untuk menjadi manajer di program Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih.
Menurut Huda, program KDMP tersebut sebenarnya sejalan dengan semangat ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan platform koperasi.
“Saya perhatikan bahwa Presiden Prabowo ini memang mempunyai pandangan sama seperti Pak Soemitro, Ayah Pak Prabowo, untuk mengalirkan dana kepada masyarakat melalui koperasi,” kata Huda dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Ia berpendapat bahwa program KDKMP ini memang berupaya mendekatkan masyarakat kepada pasar, namun di sisi lain program Koperasi Desa ini terlalu top down. Konsep top down atau kebijakan sepenuhnya berada dari atas ke bawah ini yang menjadi salah satu kritiknya. Sebab kata dia, itu tidak sejalan dengan konsep koperasi yang sesungguhnya.
“Program KDKMP ini, saya pandang sebagai upaya memotong jalur middleman untuk mendekatkan masyarakat ke pasar, hanya saja kebijakan program KDKMP ini kami lihat terlalu top down, padahal sifat Koperasi itu kan dibentuk antara anggota dengan anggota, tidak berdasarkan pada implementasi program pemerintah saja,” tuturnya.
Nailul Huda berpendapat bahwa KDKMP, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, itu seharusnya selaras dengan BUMDes yang saat ini ada di setiap desa. Sehingga konsep koperasi yang bergerak dari bawah bisa dapat diaktualisasikan.
“KDMP harus selaras atau terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa, sehingga hasil BUMDes bisa dijual atau dipasarkan melalui jaringan koperasi ini. Selain itu, Hasil produksi BUMN dan usaha lokal kita sangat mungkin untuk dipasarkan oleh KDKMP ini, sehingga masyarakat bisa membeli produk-produk lokal, baik dari BUMN maupun swasta,” tandas Huda.
