“Kajian baseline UNICEF 2023 juga menegaskan paparan konten tak pantas, perundungan siber, serta eksploitasi seksual daring sebagai risiko nyata yang dihadapi mayoritas anak yang berinternet setiap hari,” paparnya.
Maka dari itu, dalam perspektif keilmuan psikologi Restorasi Jiwa Indonesia, Syam Basrijal menyebut bahwa terdapat konsekuensi yang cukup kompleks, di mana masalahnya tidak akan berhenti di ruang batin; sebab ia akan menyeberang ke ruang publik.
Hal ini pun dianggap inline dengan data bahwa pada bulan Februari 2023, isu penculikan anak yang terbukti hoaks menyulut kerusuhan di Wamena, sedikitnya 10 orang tewas menurut AP (laporan lain menyebut 12). Peristiwa serupa di Sorong berujung pembakaran seorang perempuan yang dituduh menculik—lagi-lagi dipicu kabar palsu di media sosial.
“Ini menunjukkan bagaimana reaktivitas digital dapat bermetamorfosis menjadi kekerasan komunal,” jelas Syam Basrijal.
Lebih kuat lagi, ia pun mengutip data dari Mafindo yang menemukan setidaknya ada 2.330 hoaks sepanjang 2023 (1.292 bertema politik, 645 terkait Pemilu 2024). Kementerian Kominfo/Komdigi mencatat 12.547 konten hoaks periode Agustus 2018–Desember 2023; sepanjang 2024 saja, 1.923 konten hoaks diidentifikasi.
“Pola ini menggambarkan eskalasi disinformasi yang menggerus kepercayaan sosial, memantik polarisasi, dan menekan kesehatan mental warga,” sambungnya.
Langkah Nyata Restorasi Jiwa Indonesia
Lantas apa yang perlu dilakukan dalam menyikapi fenomena tersebut, Syam Basrijal memberikan pandangannya bahwa perlakukan kesehatan mental sebagai urusan hulu–hilir: penguatan pencegahan berbasis sekolah, keluarga, pelatihan guru/PKM, layanan psikososial berbasis komunitas, hingga rujukan klinis.
Kedua, bangun kesadaran digital sebagai kompetensi warga: verifikasi informasi, etika percakapan, perlindungan data, serta penanganan perundungan siber. Ketiga, kebijakan publik harus menyatu, bukan proyek terpisah dengan indikator kinerja lintas sektor: pendidikan, kesehatan, sosial, dan keamanan.
Karena faktanya, Indonesia saat ini memang sedang butuh arsitektur kebijakan yang membuat warganya lebih tenang sebelum bereaksi, lebih kritis sebelum membagikan, lebih peduli sebelum menghakimi. Darurat ini nyata, namun dengan kolaborasi negara, keluarga, komunitas, dan platform digital, maka Indonesia bisa memutus rantai reaktivitas dan menyehatkan batin bangsa.
“Sebagai Founder Restorasi Jiwa Indonesia, saya melihat jalan keluarnya: edukasi kesadaran (awareness), penerimaan (acceptance), pelepasan keterikatan (letting-go), dan penyatuan dengan kehidupan (integration)—diterjemahkan ke program literasi jiwa dan literasi digital di sekolah, komunitas, dan ruang ibadah,” tutur Syam Basrijal.
